Cara Mendapatkan Modal Usaha Mikro dari Pemerintah

Cara mendapatkan modal usaha mikro – Saat pertama kali membangun usaha, hal yang paling krusial selain ide dari usaha itu sendiri adalah adanya dukungan modal yang memadai. Mungkin sudah lumrah diketahui jika permasalahan utama pada sebuah usaha biasanya terdapat pada modal awal yang terbatas. Beberapa pengusaha juga masih menemui masalah ini saat usahanya sudah berjalan namun ingin memperluas usahanya tersebut. Tapi biasanya, dan lebih sering terjadi, masalah modal akan berbenturan jika seseorang ingin membuka pertama kali usahanya, apalagi jika usahanya tergolong dalam usaha kecil menengah atau usaha mikro.

Sebenarnya, permasalahan modal bisa dengan mudah teratasi dengan meminjam modal dari bank-bank konvensional yang sekarang sudah banyak tersedia. Banyak pilihan model kredit yang ditawarkan bank-bank konvensional tersebut yang bisa diambil oleh para pelaku usaha sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Melakukan peminjaman kepada bank konvensional sudah lazim dilakukan. Berbagai cara mendapatkan dana hibah untuk modal usaha juga tersedia.

Tapi bagaimana dengan memanfaatkan keberadaan pemerintah untuk mendapatkan modal usaha mikro? Cara yang satu ini sepertinya masih jarang dilakukan karena terkesan ribet dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Namun jika sudah mengerti langkah-langkahnya, sebenarnya cara mendapatkan modal usaha mikro dari pemerintah tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sebelum mengetahui langkah-langkahnya, ada baiknya untuk mengetahui penggolongan usaha menurut undang-undang yang berlaku dan juga jenis pinjaman modal usaha mikro yang bisa diajukan.

Penggolongan Usaha Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Usaha Mikro dari Pemerintah

Ada tiga jenis penggolongan usaha yang sudah ditentukan pemerintah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk penggolongan pertama yaitu usaha mikro, pemerintah memberikan kriteria tersebut bagi pengusaha dengan kekayaan bersih paling banyak adalah Rp. 50 juta. Jumlah kekayaan terebut tidak termasuk ke dalam kekayaan properti seperti tanah dan bangunan tempat usaha. Pengusaha mikro juga bisa digolongkan berdasarkan pendapatannya yaitu maksimal Rp. 300 juta setiap tahunnya.

Penggolongan kedua adalah pengusaha kecil. Syarat yang dibebankan kepada pengusaha kecil adalah jika pengusaha tersebut memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50 hingga 500 juta dengan tidak termasuk properti yang dimiliki. Pengusaha juga digolongkan ke dalam pengusaha kecil jika memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp. 2,5 miliar.

Sedangkan untuk penggolongan terakhir adalah jenis usaha menengah. Jenis usaha ini mensyaratkan pemiliknya memiliki kekayaan bersih yang berkisar antara Rp. 500 juta hingga 10 Miliar tidak menghitung properti yang dimiliki. Sedangkan untuk jumlah penjualan tahunan, pengusaha menengah harus mencapai sekitar Rp. 2,5 sampai 5 miliar per tahun.

Setelah mengetahui penggolongan jenis usaha, lalu apa sajakah jenis-jenis kredit peminjaman modal mikro yang bisa diajukan ke pemerintah? Di bawah ini adalah daftarnya.

Jenis-jenis Kredit UKM

Usaha Kecil menengah

  1. Kredit UKM Berdasarkan Kegunaan

Berdasarkan kegunaannya, kredit UKM terbagi menjadi 2, yaitu:

  • Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk memulai sebuah usaha atau memperbesar usaha. Jenis kredit ini biasanya memiliki jangka waktu sekitar 1 tahun dan bisa diperpanjang. Pinjaman modal kerja bahkan bisa mentutupi sua modal awal usaha bahkan dari nol sekalipun.

  • Kredit Investasi

Jenis kredit kegunaan yang kedua ini lebih sering digunakan oleh para pelaku usaha yang usahanya sudah lama berjalan sebelumnya. Kredit ini biasanya merupakan “tabungan” yang bisa digunakan oleh kreditur atau pelaku usaha jika masa tempo sudah berkahir. Sebagai contoh, seorang pengusaha rumah kos mengajukan kredit investasi selam 2 tahun. Maka dalam waktu dua tahun tersebut, pengusaha tetap membayarkan kredit atas investasinya tersebut. Dan jika tempo 2 tahun sudah terlewati, maka pengusaha bisa mengambil invetasinya itu.

  1. Kredit UKM Berdasarkan Jaminan

Jenis kredit ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu:

  • Kredit dengan Jaminan

Kredit UKM dengan jaminan adalah mengajukan kredit dengan menjaminkan aset-aset yang masuk dalam kriteria barang jaminan yang ditentukan. Kredit ini memiliki kelebihan pada rendahnya bunga yang ditetapkan karena adanya barang jaminan tersebut. jangka waktu pembayaran dan nominal pinjaman pun relatif lebih besar.

  • Kredit Tanpa Jaminan (Agunan)

Sesuai dengan namanya, kredit jenis ini tidak memerlukan aset untuk dijaminkan. Namun pihak pemberi kredit juga tidak akan segan-segan menyita aset pengaju kredit jika terbukti di hari mendatang tidak bisa membayar kreditnya. Kelebihan kredit jenis ini adalah proses pencairan dananya yang relatif cepat. Sedangkan kekurangannya terletak pada jumlah bunga yang ditetapkan dan jangka waktu pelunasan yang relatif pendek.

Lalu bagaimana cara mendapatkan modal usaha mikro dari pemerintah?

Persyaratan Pengajuan Modal UKM ke Pemerintah

Usaha Kecil menengah 2018
Usaha Kecil menengah 2018

Pemerintah menggunakan skema pencairan dana bagi para pelaku usaha mikro dengan mengikuti peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian atau Lembaga. Petunjuk teknis mengenai cara pengajuan bisa dilihat di aman http://pembiayaan.depkop.go.id/index.php/public/regulasi. Sedangkan untuk persyaratannya adalah sebagai berikut.

  1. Memiliki Rintisan Usaha

Syarat pertama jika ingin mengajukan proposal modal usaha ke pemerintah adalah pengusaha sudah memiliki usaha yang berpotensi meningkat perkembangannya. Usaha tersebut sedikitnya sudah berjalan sudah 6 bulan dan maksimal tiga tahun. Usaha tersebut bisa dibuktikan dengan menampilkan foto tempat usaha dari sisi jalan, penampang depan, serta ruang dalamnya.

  1. Belum Pernah Menerima Bantuan Sejenis

Persyaratan kedua adalah pengusaha belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari Kementrian Koperasi dan UMKM. Persyaratan tersebut bisa dibuktikan dengan menyertakan dokumen pernyataan dari pengusaha untuk kemudian diupload pada halaman yang disediakan setelah selesai ditandatangani.

  1. Umur maksimal saat pengajuan proposal adalah 45 tahun dibuktikan dengan KTP.
  2. Pendidikan minimal yang disyaratkan adalah SLTP atau sederajat dengan menyertakan bukti ijazah dalam bentuk dokumen PDF berukuran maksimal 3MB.
  3. Memiliki legalitas usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau surat keterangan domisili dari kantor kelurahan setempat.
  4. Memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang masih aktif atas nama pengusaha calon penerima bantuan modal.
  5. Memiliki sertifikat pelatihan yang masih aktif atau maksimal berusia dua tahun setelah pelatihan selai dijalankan. Sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau lembaga lain yang beker sama dengan dengan deputi tersebut.
  6. Memiliki rekening tabungan aktif bank pemerintah seperti BRI, BNI, atau Mandiri atas nama calon penerima bantuan.
  7. Memiliki surat rekomendasi dari kabupaten atau pemerintah setempat yang ditandatangani oleh pejabat berwenang yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
  8. Membuat proposal pengajuan usaha yang berisi rencana-rencana yang akan dilakukan dengan modal usaha yang didapat.

Demikianlah beberapa cara mendapatkan modal usaha mikro dari pemerintah yang patut dicoba. Bank konvensional tidak selalu menjadi jawaban untuk mendapatkan setiap tambahan biaya untuk memulai atau mengembangkan usaha.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *