Amankah Menabung di BPR? Simak Ulasan Berikut ini

Amankah menabung di BPR – Seiring dengan perkembangan sistem perbankan di Indonesia, urusan menabung sekarang bukan lagi hal yang sulit. Ada banyak pilihan bank yang bisa diambil oleh calon nasabah untuk mempercayakan di mana uangnya disimpan. Namun yang paling populer di Indonesia adalah dua jenis bank yang digolongkan berdasarkan izin aktivitas perbankan yang berlaku di atasnya, yaitu bank konvensional dan bank perkreditan rakyat atau biasa di sebut BPR. Mungkin khalayak hanya akrab dengan bank-bank konvensional yang informasinya banyak berlalu-lalang di media. Tapi bagaimana dengan BPR?

Ada sedikit perbedaan yang mendasari kedua jenis bank tersebut. Salah satunya adalah menyoal aktivitas perbankan yang boleh dijalankan, seperti yang sudah dituturkan di awal tadi. Untuk aktivitas-aktivitas perbankan seperti pembukaan tabungan dan layanan peminjaman uang tentu juga tersedia di BPR. Bahkan prosedur meminjam uang di BPR bisa dikatakan lebih mudah daripada prosedur yang berlaku di bank konvensional. Hal tersebut karena memang misi utama dari adanya BPR adalah menjadi bank yang dekat dengan rakyat dan menyediakan pinjaman bagi para pelaku UKM di daerah pedesaan. Keberadaannya lebih fleksibel dan cenderung menyebar ke pelosok-pelosok desa. Penjelasan mengenai apa itu BPR akan dilanjutkan pada sub-bahasan mengenai pengertian BPR.

kantor BPR
kantor BPR

Selanjutnya mengenai payung hukum yang beredar atas BPR juga sudah dijelaskan di dalam UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menjamin keamanan dan legalitasnya. Para calon nasabah akan mendapatkan perlindungan sesuai UU tersebut dalam melakukan aktivitas perbankan dengan BPR.

Namun dengan maraknya berita-berita yang muncul mengenai pembekuan puluhan BPR-BPR bodong terkadang membuat calon nasabah menjadi was-was. Lalu, amankah menabung di BPR? Sebelum mencapai ke pembahasan mengenai keamanan menabung di BPR, ada baiknya jika informasi tentang apa sebenarnya BPR diketahui terlebih dahulu.

Pengertian BPR

Sebagaimana dikutip dari laman utama Wikipedia, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk simpanan berjangka (deposito), tabungan, atau bentuk lainnya yang masih bisa dipersamakan jenisnya. BPR juga mengusung misi utama sebagai penyalur kredit UKM-UKM berbasis usaha BPR. Umumnya, BPR bisa ditemukan dalam tingkatan regional yang kecil seperti desa atau kecamatan. Lokasinya yang dekat dengan rakyat selaras dengan tujuannya menyediakan bank dengan kemudahan akses bagi masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, lembaga-lembaga yang menyandang status BPR biasanya adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, dan lembaga-lembaga lain yang bisa disamakan statusnya dengan lembaga-lembaga tersebut yang masuk dalam UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992. Adanya pengakuan dan payung hukum BPR adalah karena menimbang bahwa BPR adalah lembaga yang masih diperlukan masyarakat hingga kini dan perkembangannya tumbuh dari masyarakat itu sendiri. UU tersebut dibuat untuk menjamin keamanan dan memberikan status legalitas BPR. Pemerintah juga menetapkan syarat-syarat, pengawasan, dan pelaksanaan lembaga guna menyelaraskan kegiatan yang berlangsung.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diizinkan untuk diselenggarakan oleh BPR meliputi penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa pembukaan tabungan, deposito dan jenis simpanan lainnya yang masih satu model dengan kedua simpanan tersebut. BPR juga berhak untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berupa kredit. Kegiatan lainnya adalah dengan menyediakan pendanaan bagi nasabah dalam bentuk bagi hasil. Untuk aliran dana yang sudah dihimpun tersebut, BPR diperbolehkan untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia untuk menjamin jika sewaktu-waktu BPR mengalami pailit atau kelebihan likuiditas.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR meliputi penarikan simpanan dalam bentuk giro, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing, membuka layanan perasuransian, dan kegiatan lainnya yang keluar dari jalur usaha BPR.

Amankah Menabung di BPR?

Dengan payung hukum yang sudah jelas, seharusnya urusan menyimpan uang di BPR sudah bukan merupakan kendala lagi. Tapi faktanya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, masih banyak BPR bodong yang berjalan tanpa adanya pengawasan. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan kerugian di masa depan. Dana yang sudah dihimpun (dalam hal ini dana simpanan yang masuk dari nasabah) tidak akan mendapatkan jaminan apapun saat sudah masuk ke sirkulasi keuangan BPR bodong. Efeknya, jika suatu saat bank mengalami pailit, maka tidak ada klaim yang bisa di ajukan oleh nasabah ke BPR tersebut terkait dana yang dimiliki nasabah.

Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang siap memberikan jaminan atas setiap simpanan nasabah yang masuk ke BPR. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah detail dari LPS.

Mengenal LPS

Dibentuk pada 22 September 2005 lalu, LPS adalah lembaga perbankan independen yang berdiri atas dasar UU RI Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan utama pembentukan LPS adalah untuk turut aktif mengawasi dan menjamin simpanan nasabah serta menjamin stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk saat ini, hampir semua kegiatan perbankan di Indonesia sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi secara singkat, fungsi LPS tersebut lebih mirip dengan mekanisme perlindungan dana untuk para nasabah. Lalu apa saja ketentuan yang harus dimiliki nasabah supaya bisa mendapatkan klaim simpanan dari LPS?

Syarat pertama supaya simpanan nasabah bisa mendapatkan klaim adalah bahwa simpanan tersebut tercatat dalam pembukuan. Baik di bank maupun di buku tabungan nasabah. Ada baiknya jika nasabah terus memperbarui data di buku tabungannya supaya tidak terjadi perbedaan data antara pembukuan di bank dengan buku tabungan nasabah. Yang kedua adalah tingkat bunga yang diperoleh nasabah tidak melebihi bunga yang ditentukan oleh LPS. Nasabah bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang bunga yang ditentukan oleh LPS pada website resminya. Syarat yang terakhir adalah bahwa nasabah bukanlah termasuk orang yang menyebabkan bank menjadi bangkrut. Contoh dari nasabah yang membuat bank pailit adalah nasabah yang mengajukan kredit tapi macet karena tidak bisa membayarnya.

Memilih BPR yang Aman

Pertanyaan amankah menabung di BPR sepertinya sudah mulai bisa terjawab pada poin ini. Benar sekali, nasabah harus cermat dalam memilih BPR saat ingin melakukan pembukaan tabungan. Nasabah harus tahu pasti jika BPR yang di ikuti adalah BPR yang terdaftar sebagai peserta penjamin LPS. Hal tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sepeti terjadinya likuiditas. Dengan adanya LPS, maka nasabah tidak perlu khawatir lagi saat ingin mengajukan klaim atas simpanan yang dimiliki jika benar BPR tersebut dibekukan.

Akhirnya, selalu ada alternatif dalam mengatasi kekhawatiran urusan menabung. Nasabah hanya perlu sedikit cermat sebelum memutuskan untuk menyimpan uangnya di BPR guna meminimalisir risiko kehilangan dana di masa depan. Jangan sampai saat BPR mengalami pailit dan dibekukan nasabah baru sadar pentingnya melek sistem perbankan.

 

Artikel Investasi Syariah ini dikenal, sbb :

risiko menyimpan di bpr -

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *